BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keberhasilan Pembangunan
Sosial ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya kualitas sumber daya manusia
yang baik, dukungan dana, dan tehnologi yang memadai sehingga saling memberikan
sinergi yang positif. Dari berbagai asumsi masyarakat maupun organisasi bahwa
sumber daya manusia memiliki prioritas utama yang dapat dibina, dikembangkan
dan diberdayakan sesuai dengan kebutuhan
Kualitas sumber daya
manusia yang baik sangat mempengaruhi kemajuan sebuah negara dan atau sebuah
organisasi. Namun sayangnya kondisi ini baru merupakan harapan setiap
organisasi, sehingga tujuan organisasi masih sering belum dicapai secara
maksimal. Kondisi demikian terjadi bukan saja di dalam organisasi pemerintah
khususnya yang bergerak dalam pembangunan kesejahteraan social dihadapkan pada
permasalahan peningkatan dan permasalahan social, sehingga baik kualitas
pelayanan maupun sumber daya manusianya harus ditingkatkan.
Keahlian pekerjaan
social merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk dipahami oleh para
Pekerja Sosial yang bekerja di organisasi pemerintah maupun non pemerintah di
tingkat pusat maupun daerah atau Pemda di Indonesia. Maka dari itu, sangatlah
tepat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para Pekerja Sosial tentang
keahlian asesmen pekerjaan social. Pelatihan terhadap materi ini tidak saja
memberikan peningkatan kemampuan dan keterampilan, melainkan dapat lebih
meningkatkan profesionalisme. Dengan demikian maka diharapkan para petugas dan
Pekerja Sosial dapat memberikan pelayan psikososial secara efektif kepada
kliennya.
Untuk mewujudkan
pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, maka dilakukan sebuah pengkajian
yang didasari dengan studi literature dan studi lapangan. Melalui pengkajian,
diharapkan dapat diperoleh data tentang model pelatihan yang sesuai dengan yang
diperlukan dan dilengkapi dengan kurikulum yang tepat, serta materi pelatihan
yang sesuai dengan bidang tugas mereka di dalam organisasinya.
Usaha dalam pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan sosial di Indonesia
merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai
pelaksana utama, sedangkan pemerintah adalah menetapkan regulasi dan memberikan
fasilitas.
Saat ini masyarakat sebagai pelaksana
kesejahteraan sosial cenderung mengalami penurunan kepedulian. Hal tersebut
ditandai dengan ragam kehidupan sosial masyarakat yang penuh kerentanan,
ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan
aspirasi, yang berdampak tingginya beban ekonomi masyarakat, rendahnya
partisipasi aktif masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, dan
menurunnya ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
Agar kesinambungan pembangunan bidang kesejahteraan
sosial terus berjalan maka pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial sangat
diperlukan. Dengan demikian Buku Kurikulum Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial dapat dijadikan dasar pelaksanaan pelatihan
oleh Balai Pelatihan Pekerja Sosial didalam melaksanakan pembangunan
kesejahteraan sosial.
Pelatihan sebagai suatu
konsep dan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan seseorang menunjukkan perkembangan sangat pesat dan modern.
Demikian pula halnya Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial sebagai sub sistem
pengembangan Sumber Daya Manusia terus mengalami perubahan seiring dengan ritme
perkembangan dan perubahan sosial yang dinamis.
Kebutuhan pelatihan sangat berkaitan erat
dengan kebutuhan belajar, yang dalam kondisi ini diartikan dengan kesenjangan
kemampuan diantara kemampuan yang telah dimiliki dengan kemampuan yang
dituntut, atau dipersyaratkan dalam kehidupan sasaran didik (peserta
pelatihan). Kemampuan tersebut menyangkut kemampuan pengetahuan, sikap, nilai
dan tingkah laku sesuai dengan aspek yang menjadi konteks perhatian, yang
berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berlaku pada
kehidupan atau pada dunia kerjanya atau tuntutan lembaga dimana ia bekerja.
Sehubungan dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial dewasa ini diperlukan para aparatur, pekerja
sosial
fungsional dan pekerja social panti swasta yang memiliki kemampuan dalam
menangani kasus individu, kelompok, oleh karena itu pelatihan Assesmen
Pekerjaan Sosial dapat berfungsi meningkatkan
kemampuan sebagai Pekerja Sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial khususnya
pada Balai/Panti/ Instalasi yang ada di Provinsi
Jawa Barat.
A.
Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.
Maksud
Buku ini
menguraikan tentang penyusunan dan pengkajian Kurikulum Pelatihan Assesmen
Pekerjaan Sosial yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Pekerja Sosial.
2. Tujuan
a.
Membantu pimpinan Balai Pelatihan Pekerja Sosial untuk mendapat
keputusan dan arahan tentang kebijakan operasional pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial yang
profesional, berkualitas, efisien dan efektif.
b.
Membantu para pelaksana kegiatan pelatihan dalam hal ini
fasilitator agar memahami Kurikulum, yang sesuai dengan pelatihan guna
diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelatihan.
3.
Sasaran
Buku Kurikulum ini ditujukan kepada
pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan, pengkajian dan penyusunan Kurikulum
maupun pengembangan pelatihan.
2.
Sistematika
Buku Kurikulum
ini terdiri dari empat Bab yang terdiri dari :
Bab
I Pendahuluan
A.
Latar
Belakang
B.
Maksud,
Tujuan dan Sasaran
C.
Sistematika
Penulisan
Bab
II Proses pengkajian dan penyusunan
kurikulum,
A.
Dasar
Hukum
B.
Tujuan
Pengkajian dan Penyusunan Kurikulum
C.
Tenaga
Pelaksana
D.
Pelaksanaan
E.
Tahap
Seminar hasil Penyusunan Kurikulum
Bab III Proses
Analisis Kebutuhan Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial Tingkat Lanjutan bagi
Pekerja Sosial Fungsional
Bab
IV Penutup.
BAB II
PROSES PENGKAJIAN DAN
PENYUSUNAN KURIKULUM
A.
Dasar
Hukum
1.
Keputusan
Kepala Balai Pelatihan Pekerja Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat No
000/18/BPPS, Tentang Penunjukan Nama-nama Tim Panitia
Pelaksana, Tim Pembuat dan Narasumber Eselon III/Dosen S3 pada Penyelenggaraan
Penyusunan Kurikulum, Modul, Panduan Fasilitator serta Format Monitoring dan
Evaluasi Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial Tahun 2011. Petunjuk Operasional
Anggaran Rutin Balai Pelatihan Pekerja Sosial Tahun Anggaran 2011
2.
Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Balai Pelatihan
Pekerja Sosial Tahun Anggaran 2011
3.
Rencana
Operasional (RO) Seksi Pengembangan Pelatihan Tahun Anggaran 2011
4.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas
Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Sosial
Provinsi Jawa Barat;
5.
Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 910/Kep.16-Keu/2011,
Tanggal 3 Januari 2011 Tentang penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara dan Bendahara Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD);
6.
Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor : 1.13.01.71.03.5.2. tanggal 28 Desember
Tahun 2011, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
B.
Tujuan
Pengkajian dan Penyusunan Kurikulum
1.
Tujuan
Umum
a.
Memperoleh
gambaran tentang masalah-masalah yang bersifat psikososial yang dihadapi di lembaga-lembaga pelayanan yang menjadi
sasaran pengkajian
b.
Memperoleh
masukan tentang kontribusi ilmu pekerjaan sosialdalam penanganan klien yang
bermasalah.
c.
Tersusun dan tersedianya
Kurikulum pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial sebagai acuan dalam
menyelenggarakan pelatihan tersebut.
2.
Tujuan
Khusus
Tersusunnya
Kurikulum pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial bagi Potensi dan Sumber
Kesejahteraan, yang memuat :
a.
Rumusan
tujuan pelatihan dari setiap materi pelatihan
b.
Rumusan
kumpulan materi pelatihan
c.
Rumusan
silabi untuk materi pelatihan
d.
Rumusan
metode dan media yang ditetapkan
e.
Pengalokasian
waktu yang dibutuhkan
f.
Penetapan
format evaluasi yang digunakan dalam pelatihan
Penyusunan
Kurikulum Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial akan diuraikan dalam pokok kajian
yang terdiri dari :
a. Pendekatan
Penyusunan Kurikulum
b. Komponen
Kurikulum
c. Strategi
Penyusunan Kurikulum
d. Mekanisme
Penyusunan Kurikulum
- Pendekatan penyusunan Kurikulum
Kurikulum Assesmen Pekerjaan Sosial
menggunakan pendekatan psikososial, hal ini sesuai dengan yang didefinisikan
oleh Corwin, sebagai berikut :
Assesmen
Pekerjaan Sosial sering didefinisikan sebagai praktek pekerjaan sosial dengan
individu, keluarga dan kelompok kecil yang mempunyai masalah psikologis,
masalah patologis dan masalah yang berasal dari dalam diri klien menggunakan
pendekatan psikososial untuk mencapai keberfungsian klien (Corwin, 2002;
Strean, 1978).
Assesmen
Pekerjaan Sosial dewasa ini bersifat :
F Advance
F System Based
F Integrative
F Empirical
F Eclective
Pendekatan yang
banyak digunakan Assesmen Pekerjaan Sosial adalah :
¨ System Theory
¨ Psychodynamic and developmental
¨ Learning Theory
¨ Cognitive Theory
Pendekatan Teori yang
mendasari pemahaman faktor internal dan eksternal pada diri individu yaitu :
¤ Psikoanalisa
¤ Ego psychology
¤ Role therapy
¤ Brief treament
¤ Sosial system theory
¤ Organization theory
¤ Communication theory
¤ Learning theory
Pendekatan lain secara umum juga dijadikan bahan dalam penyusunan
Kurikulum yaitu :
q Sistemik (Saling
menunjang/berinterelasi antara komponen kurikulum)
q Taksonomik (Pengembangan kognitif,
afektif, dan psikomotor)
q Relevansi (antar komponen kurikulum,
kebutuhan peserta, dan Stakeholder)
q Sosiologis (Berupaya
memasyarakatkan berdasarkan partisipasi
aktif masyarakat).
q Integrated (Memadukan perencanaan,
pelaksanaan, penilaian, dan pengendalian)
PENDEKATAN
KETERPADUAN
Pendekatan Keterpaduan merupakan
Keseluruhan Multiindikator yang saling Berinteraksi, Bergantung, dan Saling
Menerobos Satu dengan yang lain untuk Mencapai Tujuan Program Pelatihan yang telah ditetapkan
Ciri
Pendekatan Terpadu
1.
Profesionalisasi
Pengembangan
Kurikulum Pelatihan berorientasi pengembangan Kemampuan Profesional Sesuai
dengan Bidang Pekerjaannya
2.
Sosialisasi
Berorientasi
pada Proses Sosial yg dijiwai oleh Keyakinan, Nilai-nilai, Kebutuhan, dan
Permintaan Masyarakat yang dirumuskan dalam Kurikulum
3.
Futurologi
Berorientasi pada Penyiapan Sumber Daya Manusia pada Masa
Mendatang, baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif
- Komponen Kurikulum
Komponen Kurikulum meliputi :
F Tujuan
F Strategi
F Materi
F Evaluasi
KOMPONEN KURIKULUM
Komponen
Kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut :
Kurikulum
adalah Seperangkat Rencana dan Pengaturan Mengenai Tujuan, Isi/Bahan Pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan untuk
Mencapai Tujuan Pelatihan yang Telah Ditetapkan
S
Sedangkan komponen inti praktek Assesmen Pekerjaan Sosial meliputi :
► Objek/Sasaran
► Proses asesmen
► Fokus Intervensi Assesmen Pekerjaan Sosial
► Pendekatan teori yang mendasari pemahaman
faktor internal dan eksternal individu
► Kecenderungan praktek Assesmen Pekerjaan
Sosial
► Kompetensi/kualifikasi
► Orientasi praktek
Sasaran/Objek
► Individu
► Kelompok
► Masyarakat
Masalah
► Masalah sosial yang bersifat patologis
► Masalah sosial yang menyangkut psikososial
yang menyimpang dari nilai dan norma
► Masalah yang berasal dari dalam diri
klien
Asessmen Pekerjaan
Sosial
► Proses asesmen dengan orientasi psikososial
difokuskan kepada disfungsi internal dan eksternal
Fokus
Intervensi Assesmen Pekerjaan Sosial
► Menitik beratkan pada individu (direct
intervention)
► Menciptakan kondisi yang positif/mendukung
► Proses pemecahan masalah/aspek-aspek
psikososial
► Bantuan yang bersifat nyata
Orientasi
praktek Assesmen Pekerjaan Sosial
► Dewasa ini orientasi praktek generalis dalam Assesmen
Pekerjaan Sosial telah memberikan kerangka pemecahan masalah.
► Praktek Assesmen Pekerjaan Sosial berlandaskan
biopsychososial yang mengakui semua masalah yang perlu intervensi
pekerjaan sosial disebabkan beberapa kombinasi faktor biological, psikologikal,
sosial sebagai tingkah laku belajar.
c.
Strategi Penyusunan Kurikulum
1. DESKRIPSI PEKERJAAN
2. ANALISIS TUGAS
3. PENETAPAN KEMAMPUAN
4. PENETAPAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KETERAMPILAN
5. KEBUTUHAN PELATIHAN
6. PERUMUSAN TUJUAN KURIKULUM
7. KRITERIA KEBERHASILAN
8. KONTEN/ ISI KURIKULUM
9. STRATEGI PELATIHANAN
10. UJI PROGRAM DI LAPANGAN
11. PENILAIAN
12. PERBAIKAN DAN PENYESUAIAN
13. PELAKSANAAN KURIKULUM
14. PEMANTAUAN PELAKSANAAN KURIKULUM
1. DESKRIPSI PEKERJAAN
Memuat
seperangkat tuntutan Assesmen Pekerjaan Sosial yang menjadi titik acuan.
Langkah-langkahnya adalah :
a.
Menyusun Kerangka Acuan Mengenai pekerjaan Assesmen Pekerjaan
Sosial .
b.
Mempelajari
semua dokumen tentang pekerjaan tersebut.
c.
Inventarisasi
orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
d.
Mengadakan
diskusi dengan orang-orang yang
bersangkutan.
e.
Menyusun
deskripsi sementara, mengadakan observasi pelaksanaan pekerjaan tersebut Lalu dibuat Deskripsi
Akhir.
2. ANALISIS TUGAS
a.
Menentukan
jenis-jenis tugas (kognitif, sikap, dan tindakan)
b.
Mengumpulkan
informasi tentang tugas (wawancara, observasi, manual/dokumentasi)
c.
Menyusun
Deskripsi Tugas
d.
Menyusun
urutan tugas (dasar-lanjutan-dst)
e.
Menilai
deskripsi tugas berdasarkan scope, sequence, dan depth
3. PENETAPAN KEMAMPUAN
Didasarkan atas
kriteria kognitif, performance, keefektifan, dan produk sesuai dengan tuntutan
tugas Assesmen Pekerjaan Sosial.
Langkah-langkah Menetapkan Profil Kemampuan :
a.
Berdasarkan
pada rincian tugas, baik kognitif, sikap/nilai, maupun tindakan/ keterampilan.
b.
Kemampuan
dirumuskan pada dua tingkatan, yaitu: kemampuan generik dan kemampuan
deskriptif manipulatif.
4. PENETAPAN
PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KETERAMPILAN
a.
Aspek
Pengetahuan disusun berdasarkan kriteria: konsep, prinsip, fakta, dan prosedur.
b.
Aspek
Afektif disusun berdasarkan kriteria: penerimaan, sambutan, penilaian,
organisasi, dan karakter.
c. Aspek psikomotor disusun
berdasarkan kriteria: keterampilan kognitif, psikomotorik, reaktif, dan
ketermpilan interaktif.
5. KEBUTUHAN PELATIHAN
Menyusun Kebutuhan Pelatihan didasarkan atas kriteria:
a.
Jenis
kemampuan yang hendak dikembangkan
b.
Jenis
Program dan kategori Pelatihan
c.
Tingkat
peserta pelatihan
d.
Jenis
Materi Pelatihan yang akan diberikan.
6. PERUMUSAN TUJUAN KURIKULUM
Yaitu
tujuan yang hendak dicapai oleh setiap program pelatihan Assesmen Pekerjaan
Sosial secara umum, khususnya yang
menangani masalah sosial.
F Tujuan Kurikulum setiap jenjang
kegiatan pelatihan
F Tujuan Umum Pelatihan
F Tujuan Khusus Pelatihan
7. KRITERIA KEBERHASILAN
Merupakan
Indikator keberhasilan program yang ditandai oleh
tercapainya
tujuan kurikulum sesuai dengan kategori program
pelatihan.
Kurikulum Pelatihan dinilai berhasil apabila memenuhi
kriteria
sbb:
a.
Peserta
pelatihan dapat menunjukkan tingkah laku
berupa kemampuan melaksanakan tugas sebagai pekerja sosial klinis pada
pekerja sosial fungsional
b.
Peserta
dapat menunjukkan tingkah laku yang memenuhi persyaratan pengujian yg telah
ditentukan berupa tes.
c.
Peserta
dapat menunjukkan tingkah laku minimal yang dipersyaratkan.
8. KONTEN/ISI KURIKULUM
Isi
Kurikulum disusun dalam bentuk:
a.
Bidang-bidang
Keilmuan Assesmen Pekerjaan Sosial.
b.
Jenis-jenis
materi pelatihan disusun dan dikembangkan berdasarkan dari bidang-bidang tersebut
sesuai dengan tuntutan program pelatihan
c.
Tiap
materi pelatihan dikembangkan menjadi satuan bahasan dan pokok-pokok bahasan /
pokok-pokok materi.
d.
Tiap
materi pelatihan dikembangkan dalam Silabus (GBPP) dan (SAP)
9. STRATEGI PEMBELAJARAN
Keseluruhan
usaha yang meliputi perencanaan, cara, tehnik, metode, dan media yang digunakan
oleh Pelatih/Widyaiswara dan Peserta Pelatihan yang memungkinkan terjadinya proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan.
Strategi yang dipilih disesuaikan dengan Kebutuhan pelatihan:
•
Strategi
Pembelajaran Kelas, meliputi: ceramah, tanya jawab, belajar berstruktur,
pelatihan, praktek, PAKEM, Kontekstual, Multimedia Interaktif.
• Strategi Pembelajaran
kelompok, meliputi: diskusi, simulasi dsb
• Strategi Pembelajaran
Individual, meliputi: belajar mandiri, pusat belajar, modifikasi tingkah-laku,
inkuiri-diskoveri, dan sistem modular
• Strategi Pembelajaran
laboratori, belajar tuntas, dan pemb. Unit
• Memilih dan menggunakan
media, baik cetak, gambar, Audio, Visual, AVA, proyeksi, dan multimedia
interaktif. (by design and by utilization)
10. UJI COBA PROGRAM DI LAPANGAN
Mencobakan
program kurikulum di lapangan.
a.
Tujuan:
mengetahui kesesuaian, keterlaksanaan, kegunaan, dan keberhasilan program
kurikulum di lapangan.
b.
Bentuk:
kuasai eksperimen, studi lapangan, atau expo facto.
11. PENILAIAN
Penilaian
adalah usaha pengumpulan informasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan tentang Krikulum.
• Fungsi dan tujuan : mengecek derajat keefektifan
program, validitas, dan keefektifan pelaksanaan Kurikulum.
• Strategi : CIPP (evaluasi kebutuhan
& kelayakan, masukan dst)
•
Instrumen : Alat tes (tertulis/lisan)
dgn bentuk obyektif, esai nontes (skala, daftar ceklist, dan tes tindakan)
12. PERBAIKAN DAN PENYESUAIAN
Untuk meningkatkan kesesuaian, kedayagunaan,
keterlaksanaan
dan keberhasilan program kurikulum berdasarkan
info penilaian.
a.
Tujuan: meningkatkan mutu konten, sumber, dan strategi
pembelajaran sebagai balikan dari ujicoba dan penilaian pelaksanaan
b.
Cara: melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap komponen
program untuk kepentingan efesiensi, keefektifan, monitoring dan dampak
program.
13. PELAKSANAAN KURIKULUM
Disusun dalam
bentuk pedoman pelaksanaan kurikulum, terdiri atas:
•
Pedoman
Khusus Pembelajaran
•
Pedoman
Penyusunan Silabus, (GBPP) dan (SAP)
•
Pedoman
Praktek Lapangan
•
Pedoman
Penilaian
14. PEMANTAUAN KURIKULUM
Suatu sistem
pengumpulan dan penerimaan informasi berdasarkan Data yang tepat, cepat,
akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan
Kurikulum yang dilakukan secara efektif dan efesien melalui langkah-langkah
yang tepat dalam waktu yg telah ditetapkan yang dilakukan oleh pemantau
ahli. Prinsip Pemantauan Kurikulum, yaitu:
a.
Bertahap:
(1)
Identifikasi
tugas dan tanggung jawab, analisis tugas,
identifikasi kemampuan, dan identifikasi kebutuhan Diklat.
(2)
Perumusan
tujuan/kompetensi, isi, dan struktur program, serta strategi pembimbingan dan
pembelajaran.
(3)
Ujicoba,
pelaksanaan, dan pengelolaan program.
(4)
penilaian
dan perbaikan.
b.
Bergilir :
sesuai tahapan
di atas dilakukan satu demi satu secara bergiliran.
c.
Terpadu:
Seluruh
Komponen harus tepat dan menyambung
d.
Mekanisme Penyusunan Kurikulum
Mekanisme Penyusunan
Kurikulum Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial Tingkat Lanjutan bagi Pekerja Sosial
Fungsional Berdasarkan pada :
1.
Rasional
Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pekerjaan Sosial Klinis Tingkat Lanjutan bagi Pekerja Sosial
Fungsional ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berkut :
Perkembangan sosiokultural yang berlangsung sangat cepat dibarengi dengan
lajunya Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada gilirannya membutuhkan Pekerja
Sosial yang lebih mampu memberikan layanan strategis. Konsekuensi gejala ini
ialah mendesaknya kebutuhan akan Pekerja Sosial Fungsional yang memahami Assesmen
Pekerjaan Sosial yang memenuhi persyaratan, baik kualitatif maupun kuantitatif.
Kebijaksanaan pembinaan ketenagaan diarahkan untuk memperoleh tenaga
kerja yang memiliki kemampuan profesional, loyal, berdedikasi, dan disiplin
kerja yang tinggi agar lebih berdaya dan berhasil guna bagi program Assesmen
Pekerjaan Sosial.
2. DESKRIPSI ASSESMEN PEKERJAAN SOSIAL
Tim Penyusun Kurikulum Mendeskripsikan
Tugas-tugas Pekerjaan
Sosial Klinis bagi Pekerja Sosial
Fungsional, seperti, antara lain :
Melaksanakan Fungsi Konselor Serius
Membimbing dan membantu Melihat
kelemahan klien
3. KEMAMPUAN ASSESMEN PEKERJAAN SOSIAL
Kemampuan Profesional (dirinci)
Kemampuan Profesional (dirinci)
Kemampuan Kepribadian (dirinci)
Kemampuan Kemasyarakatan (dirinci)
Profil Kemampuan Profesional Pekerja
Sosial, antara lain :
-
Memahami dasar-dasar ilmu Assesmen
Pekerjaan Sosial,
-
Memahami siswa yang
berkepribadian introvet (tertutup)
4. ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM
Kelompok dan
Jenis Materi Pelatihan terdiri dari :
Kelompok dan
Jenis Mata Diklat
1. Kelompok
Dasar (Dasar Umum dan Khusus)
2. Kelompok
Inti/Pokok
3. Kelompok
Penunjang
4. Kelompok
Metodologi Kediklatan
Bidang
Pengalaman Lapangan
1. Praktek
Terbatas (observasi, simulasi, dll)
2. Praktek
Lapangan
Tiap Mata Latih/diklat dirancang dalam sebuah Silabus dan Deskripsi.
5.
STRATEGI
PELATIHAN/PEMBELAJARAN
v Pendekatan
(PAKEM. PBAS, CBSA)
v Tahap
Kegiatan
1. Pendahuluan
(apersepsi, orientasi, pre-tes, menginformasikan tujuan, perencanaan kel)
2. Tahap
Pengembangan (pencarian informasi melalui tatap muka, tugas mandiri, tugas terstruktur yang menitik beratkan pada
aktivitas peserta diklat.
3. Tahap
Kulminasi (Praktek lapangan, postest)
4. Tahap
Tindak Lanjut (Pemberian tugas, pembuatan makalah, laporan dll)
v Metode Pembelajaran (Alternatif yang
digunakan: ceramah, tanya jawab, tugas, belajar mandiri, modular, diskusi,
inkuiridiskoveri, pembelajaran unit, dll)
v Media Pembelajaran (cetak, audio,
gambar, visual, AVA, Multimedia Interaktif, dll)
6. PENILAIAN
Tujuan
Penilaian
a. Mengetahui
derajat kemampuan awal peserta yang berkenaan dengan identifikasi pribadi,
pengetahuan dan keterampilan.
b. Mengetahui
tingkat keberhasilan peserta setelah
menikuti pelatihan
c. Mengetahui
efektivitas proses pelaksanaan program pelatihan.
Fungsi Penilaian
1. Fungsi
Kurikuler (memberikan gambaran tentang pelaksanaan kurikulum)
2. Fungsi
Pembelajaran (memberikan gambaran tentang proses pembelajaran yang dikembangkan
dalam pelatihan)
3. Fungsi
Administratif (menentukan kelulusan peserta pelatihan)
4. Fungsi
Diagnosis (memberikan bahan untuk kepentingan bimbingan dan pembinaan para
peserta pelatihan)
Kriteria Penilaian
Huruf
|
Angka
0 - 4
|
Angka
0 - 10
|
Angka
0-100
|
Predikat
|
A
B
C
D
E
|
4
3
2
1
0
|
8,5-10
7,0-8,4
5,5-6.9
4,0-5,4
0,0-3,9
|
85-100
70-84
55-69
40-54
00-39
|
Sangat
Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat
Kurang
|
Instrumen Penilaian
Ø Tes
Tertulis bentuk objektif dengan 4 option untuk menilai aspek pengetahuan
(pre test dan postest)
Ø Tes
Tindakan dengan format skala untuk mengukur keterampilan.
Ø Daftar
Ceklist, isian, kehadiran, dll)
7. PELAKSANAAN EVALUASI
Bentuk
Evaluasi (Lisan atau Tertulis), Tenaga Penguji, Alokasi Waktu Evaluasi, dll
8. PELAKSANAAN PROGRAM
1. Tahap
Pendahuluan: Persiapan administratif (sarana-prasarana), Persiapan edukatif
(Jadwal pelatihan, media, sumber, pembimbing, dst)
2. Tahap Pengembangan:
Penyajian materi dasar umum, dasar khusus, bidang-bidang Assesmen Pekerjaan
Sosial.
3. Tahap
Kulminasi: Penyusunan laporan individual, penyajian laporan dan diskusi kelas,
tes akhir, pembagian sertifikat, penutupan.
4. Tahap
Tindak Lanjut : Pengembalian
para peserta ke tempat asal bekerja, penugasan kembali oleh Balai Pelatihan
setempat, dan Pembinaan.
9. PEMANTAUAN
KURIKULUM
1. Tujuan
(Memperoleh informasi tentang pelaksanaan kurikulum
2. Hal-hal
yang Dipantau (Kegiatan tatap muka, kehadiran peserta dan widyaiswara,
pelaksanaan belajar mandiri dan terstruktur, suasana pelatihan)
3. Cara
Memantau (Langsung spt kunjungan kelas dan Tidak Langsung, seperti: laporan
dari staf teknis atau ketua kelompok)
4. Tenaga
Pemantau (Penanggung jawab, Pimpinan, koordinator.
10. BIMBINGAN DAN PERBAIKAN
Meliputi: Tujuan, Bentuk Bimbingan, dan Adminsitrasi Bimbingan seperti
kartu bimbingan.
11. SUPERVISI KURIKULUM
Meliputi:
Tujuan Supervisi, Aspek-aspek yang disupervisi, dan Teknik Supervisi yang
digunakan
C. Tenaga
Pelaksana
Tenaga
pelaksana yang mendukung kegiatan
penyusunan Kurikulum terdiri dari dosen
STKS Bandung, Widyaiswara BBPPKS Lembang-Bandung dan dari BPPS Cibabat-Cimahi,
UPI Bandung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.
D. Pelaksanaan
Kegiatan
pelaksanaan penyusunan Kurikulum dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu :
1.
Tahap Awal/Persiapan
a.
Pembuatan dan penetapan SK Tim Panitia, Narasumber Pembuat dan Narasumber Penyusun.
b.
Pembuatan Pedoman Penyusunan Kurikulum
c.
Rapat persiapan
d.
Menyusun kelengkapan administrasi
e.
Pemaparan dan pembahasan draft awal
2.
Tahap Pelaksanaan Penyusunan
Landasan penyusunan Kurikulum, berdasarkan
kepada :
a.
Prinsip Kurikulum
Kurikulum
disusun secara partisipatoris dalam arti mengakomodir kebutuhan dan kepentingan
peserta pelatihan. Hasil yang telah diperoleh dari Training Needs Assesment
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan akan kompetensi tertentu merupakan
bentuk partisipasi peserta dalam penyusunan Kurikulum.
b.
Orientasi Kurikulum
Orientasi
penyusunan Kurikulum adalah pada aplikasi Assesmen Pekerjaan Sosial, mengingat
dalam pelatihan para peserta didik adalah orang dewasa yang mempunyai tugas dan
peran dalam pengelolaan pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Kurikulum mengarah pada
peningkatan kemampuan dalam problem solving dan aplikasi Assesmen Pekerjaan
Sosial.
c.
Pendekatan
Kurikulum
Muatan
fungsional Kurikulum pada Balai Pelatihan Pekerja Sosial Cibabat-Cimahi
dirumuskan dengan menggunakan pendekatan kompetensi yaitu menekankan tidak
hanya pada sikap dan pengetahuan, tetapi yang terpenting adalah pada aksi nyata
atau tindakan, serta kebutuhan organisasi peserta pelatihan. Dengan pendekatan
ini kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu
tugas pekerjaan. Hal ini selaras dengan tujuan
pelatihan yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja pelaku pelayanan
kesejahteraan sosial. Sedangkan kriteria atau ukuran fungsional yang perlu
diperhatikan dalam Kurikulum, yaitu :
1) Program pelatihan hendaklah berkaitan secara
praktis dengan tantangan, hambatan, peluang dan kesempatan dalam lingkungan
internal dan eksternal organisasi/institusi asal peserta.
2)
Kekenyalan
Kurikulum
pelatihan hendaklah memungkinkan untuk dimodifikasi, ditambah dan dikurangi
sehingga menjadi responsive terhadap kebutuhan peserta pelatihan dan
organisasi/institusi asal peserta.
3)
Berorientasi Tindakan.
Kurikulum
hendaklah bertujuan untuk memobilisasi peserta pelatihan melakukan tindakan
atau berbuat untuk memperbaiki pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial
sesuai dengan lingkup organisasinya.
d.
Ruang Lingkup Kurikulum
Orientasi pada aplikasi Assesmen Pekerjaan
Sosial mengharuskan isi Kurikulum lebih banyak porsinya pada proses-proses
pemecahan masalah, dan penerapan fungsi Assesmen Pekerjaan Sosial Sedangkan
pemahaman teoritis dan konseptual dilakukan pada awal
proses pelatihan atau dikemas dalam bentuk tertulis, yang dijadikan bahan
diskusi. Selanjutnya ruang lingkup dan urutan Kurikulum pelatihan. Kurikulum
dapat digambarkan dalam syarat-syarat umum sebagai berikut :
1) Menguraikan keadaan masalah potensial dan bermaterikan informasi
yang diperoleh.
2) Disajikan dalam suasana yang memungkinkan proses berbagai pengalaman
dan gagasan.
3) Isi/bahan materi pelatihan harus tercermin dalam tujuan program yang
meliputi tiga aspek, yaitu : aspek kognitif (mengetahui), aspek afektif
(perasaan) memperoleh pemahaman yang positif terhadap permasalahan, aspek
psikomotor (tindakan), tindakan ke arah perubahan atau perbaikan kondisi tugas
atau pekerjaannya.
E. Tahap Seminar Hasil Penyusunan Kurikulum
Pelaksanaan seminar hasil penyusunan pada tahap-tahap sebelumnya,
dimana masing-masing anggota tim penyusun mempresentasikan hasil kajian dan
penyusunan materinya, sementara yang lain menanggapi dan memberikan masukan
secara bergantian.
BAB III
PROSES ANALISIS KEBUTUHAN
PELATIHAN ASSESMEN PEKERJAAN SOSIAL
BAGI PEKERJA SOSIAL FUNGSIONAL DAN PEKERJA SOSIAL PANTI
SWASTA
Sebelum tersusunnya kurikulum, pada tahap awal dilakukan
Training Needs Asesment (TNA) / Analisis Kebutuhan Pelatihan, TNA memfokuskan
kepada kebutuhan pelatihan apa yang sepatutnya direncanakan dan dilaksanakan
untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja seseorang atau kelompok. Pembahasan
Analisis Kebutuhan Pelatihan bagi Petugas Kesejahteraan Sosial tidak sekedar
membahas issue-issue pokok pelatihan, namun juga menyentuh berbagai aspek yang
berkaitan dengan Assesmen Pekerjaan Sosial.
Secara umum tujuan diselenggarakan pelatihan Assesmen
Pekerjaan Sosial bagi Pekerja sosial fungsional adalah untuk meningkatkan
kemampuan Pekerja sosial fungsional dalam melakukan pekerjaan di tempat
tugasnya.
Tujuan Pelatihan tersebut dapat
dilihat pada skema berikut ini :
Sistem pelatihan pada pendidikan orang
dewasa terdiri dari berbagai komponen Pembelajaran yang satu sama lain
berkaitan erat dalam pencapaian tujuan pelatihan, komponen tersebut adalah :
- Keluaran ( Out Put )
- Proses Pembelajaran ( Learning and training process )
- Masukan Mentah ( Raw Input )
- Masukan Sarana dan sumber daya ( instrumental Input )
- Masukan lingkungan ( environmental input)
Komponen diatas
digambarkan sebagai berikut :
Masukan
Sarana
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Analisis Kebutuhan Pelatihan merupakan salah satu tahap
dan proses pelatihan. Assesmen kebutuhan pelatihan merupakan tahap paling awal
dari proses tersebut, karena dengan melakukan assesmen kebutuhan, akan
diketahui kebutuhan pelatihan sebenarnya. Kebutuhan pelatihan yang telah
diketemukan dan diidentifikasi, kemudian dijadikan landasan untuk merancang
kurikulum.
Proses Analisis Kebutuhan Pelatihan Assesmen Pekerjaan
Sosial bagi Pekerja Sosial Fungsional telah dilakukan Balai Pelatihan Pekerja
Sosial yang salah satu upayanya melalui kunjungan dan observasi lapangan
terhadap petugas pelaksana / pekerja sosial selaku penyelenggara Usaha
Kesejahteraan Sosial secara langsung di Balai/Panti dan Instalasi.
Berdasarkan
hasil pengkajian analisis kebutuhan pelatihan, proses pengkajian dan penyusunan
kurikulum serta mekanisme penyusunan Kurikulum yang telah dilaksanakan pada
Balai Pelatihan Pekerja Sosial, disimpulkan bahwa materi yang dianggap ideal
bagi para peserta Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial bagi Pekerja Sosial
Fungsional secara deskriptif dapat kami kemukakan sebagai berikut :
4. Materi Pokok
a. Kebijakan dan Program Pelayanan Kesejahteraan
Sosial di Jawa Barat
5. Materi Inti
a. Pengetahuan penyimpangan perilaku
b.
Pemahaman
Dasar Assesmen
c. Assesmen Psykososial
d. Assesmen Vocasional
e. Dasar-dasar Assesmen
f. Recording Assesmen/Pencatatan dan Pelaporan
6. Materi Penunjang
a. Dinamika Kelompok
b. Kunjungan Lapangan
-
Pembuatan
Laporan
- Seminar
c. Pembulatan
Sedangkan mengenai
metodologi dan instrument pembelajaran tertuang dalam Buku Modul Pelatihan.
BAB
IV
PENUTUP
Buku Penyusunan
Kurikulum Pelatihan Assesmen Pekerjaan Sosial ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan
pelatihan dimaksud serta bagi semua pihak yang terkait dalam pelatihan,
sehingga diharapkan tercapainya hasil yang berkualitas. Buku ini juga merupakan
wujud nyata sumbangan Balai Pelatihan Pekerja Sosial (BPPS) Cibabat-Cimahi
sebagai organisasi pelayanan publik yang benar-benar efektif, berkualitas
tanggap dan mempunyai nilai akuntabilitas yang tinggi.
Buku ini
bersifat dinamis dan terbuka untuk dikaji dan dikembangkan sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan, yang pada akhirnya dapat dicapai suatu bentuk pelatihan
yang ideal. Besar harapan kami semoga buku Kurikulum ini dapat memberikan
manfaat bagi para pelaksana yang terlibat dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia
khususnya dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
Cimahi, 2011
Penyusun